Tag: Sri Mulyani

Sri Mulyani: Bansos Kenaikan Harga BBM Bisa Tekan Kemiskinan 1,07 Persen

Posted on by admin

Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bantuan sosial atau bansos pemerintah untuk menghadapi dampak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, bisa menekan angka kemiskinan sampai 1,07 persen.

Sri berujar bansos tambahan yang dianggarkan Rp 24,17 triliun itu merupakan bentuk kesadaran pemerintah bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi, jenis pertalite dan solar pasti akan memiliki dampak yang cukup luas, baik dari sisi inflasi juga dari sisi kenaikan jumlah kemiskinan.

“Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar sekitar 1,07 persen,” ujar Sri dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 5 September 2022.

Kenaikan harga BBM ini sebelumnya disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif.

harga BBM bersubdisi naik mulai pukul 14.30 WIB, Sabtu lalu.

Hal tersebut disampaikan seiring diumumkannya kenaikan harga Pertalite, Pertamax, hingga Solar oleh Presiden Joko Widodo.

Arifin mengatakan untuk harga Pertalite telah diputuskan naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Kemudian Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter mejadi Rp 6.800 per liter, Pertamax dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.

Menurut Sri, dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan membuat 40 persen kelompok masyarakat yang kurang mampu akan mengalami penurunan daya beli hingga Rp8,1 triliun.

Maka dari itu, dengan adanya kenaikan bansos, Sri berharap akan mengurangi beban mereka.

“Oleh karena itu, jumlah kompensasinya dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi.

Yaitu tadi estimasi Rp8,1 triliun, kita memberikan Rp24,17 triliun,” ujar bendahara negara itu.

Sri menjelaskan, bansos ini mampu menekan potensi naiknya tingkat kemiskinan karena dana Rp24,17 triliun ini diantaranta diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga dengan ekonomi terbawah.

Mereka masing-masing akan mendapatkan Rp150 ribu per bulan untuk empat bulan dengan total anggaran Rp12,4 triliun.

Selain itu, bansos yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) ini juga digunakan untuk memberi subsidi upah sebesar Rp 600 ribu per pekerja bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta tiap bulan.

Jenis bantuan ini totalnya senilai Rp9,6 triliun.

Terkahir, total tambahan bansos itu juga digunakan untuk memberikan subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan.

Total anggarannya dari yang tambahan itu senilai Rp2,17 triliun, berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil Pemerintah Daerah.

“Kenaikan dari bantuan sosial sebanyak Rp24,17 triliun yang tadi meng-cover 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima, ini diperkirakan mencapai 30 persen keluarga termiskin di Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Meski Harga BBM Naik, Sri Mulyani Masih Kurang Bayar Subsidi Rp 100 Triliun

Posted on by admin

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih memiliki kekurangan pembayaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 100 triliun pada 2022.

Kekurangan pembayaran subsidi BBM tetap besar meskipun per hari ini pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.

Sri Mulyani menyatakan beban Rp 100 triliun itu akan masuk dalam tahun anggaran 2023.

Dengan demikian, total anggaran subsidi BBM yang telah dicanangkan dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp 336 triliun bisa jadi akan bertambah.

“Dengan kenaikan yang diumumkan Menteri ESDM, kita kemungkinan masih akan ada tambahan Rp 100 triliun lagi adanya kurang bayar tahun ini yang masuk ke 2023,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers, Sabtu, 3 September 2022.

Beban subsidi tersebut, menurut bendahara negara ini, adalah dampak kebijakan subsidi yang digelontorkan dalam bentuk komoditas.

Walaupun harga minyak mentah dunia berada di level US$ 85 per barel saat ini, subsidi dan kompensasi energi pada 2022 masih berpotensi bertambah menjadi Rp 591 triliun dari semula di angka Rp 502,4 triliun.

Namun, dengan asumsi harga minyak mentah dunia bergerak di level US$ 99 per barel, maka besaran anggaran subsidi dan kompensasi energinya akan membengkak menjadi Rp 605 triliun, dan angkanya bertambah menjadi Rp 649 triliun jika harga minyak mentah melampaui US$ 100 per barel.

Adapun dengan kenaikan harga BBM subsidi hari ini, pembengkakan subsidi dan kompensasi diyakini tak bakal menyentuh Rp 698 triliun seperti proyeksi awal.

“Dana subsisi ini memang masih akan dinikmati oleh mereka yang punya mobil.

Jadi memang subsidi yang melalui komoditas, seperti BBM, tidak bisa dihindarkan pasti dinikmati kelompok yang memeilki kendaraan yang mengonsumsi subsidi,” kata Sri Mulyani.

Kuota BBM Bersubsidi Makin Menipis, Pertalite Sisa 4 Juta Kiloliter

Posted on by admin

Jakarta -PT Pertamina (Persero) mencatat kuota penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi kian menipis hingga akhir Agustus 2022.

Kuota BBM untuk pertalite dan pertamax masing-masing sisa sekitar 15 persen dan 24 persen.

“Memang kalau kuota semakin menipis,” kata Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, saat dihubungi, Sabtu, 3 September 2022.

Irto menjelaskan hingga akhir Agustus 2022, penyaluran pertalite sudah mencapai 19,5 juta kiloliter dari total kuota yang disediakan pemerintah 23,05 juta kiloliter.

Sedangkan solar sudah mencapai 11,4 juta kiloliter dari kuota yang diberikan ke Pertamina sebesar 14,9 juta.

Besaran kuota itu berarti sudah tinggal sisa 4 juta kiloliter lagi atau sudah tersalurkan 84,59 persen, padahal ditetapkan penyalurannya hingga akhir 2022.

Adapun solar penyalurannya sisa 3,5 juta kiloliter lagi atau sudah tersalurkan sebesar 76,51 persen dari kuota yang disediakan.

Makin menipisnya kuota penyaluran pertalite dan solar ini sebetulnya juga telah diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dia mengatakan kuota BBM bersubsidi akan habis pada September 2022 atau bulan depan jika tidak terdapat tindakan tertentu terhadap kebijakan subsidi atau konsumsi.

Menurut Sri Mulyani, kuota BBM bersubsidi akan segera habis jika tingkat konsumsi saat ini terus berlanjut.

Dia menyatakan bahwa solar berpotensi habis pada Oktober 2022, sedangkan Pertalite akan habis lebih cepat.

“Artinya, tiap bulan 2,4 juta kiloliter [pertalite] habis.

Jika [tren] ini diikuti, akhir September 2022 habis [kuota] untuk Pertalite,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia pada Kamis, 25 Agustus 2022.

Di tengah semakin minimnya kuota penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah belum juga memutuskan kebijakan pengendalian penyalurannya.

Presiden Joko Widodo pun tak kunjung mengumumkan rencana penyesuaian harganya maupun menetapkan regulasi penyalurannya dalam revisi Perpres 191 Tahun 2014.

Presiden Jokowi masih enggan berbicara banyak soal rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Meski telah mulai menggelontorkan bantuan sosial tambahan hasil pengalihan subsidi BBM alias bansos BBM, Jokowi memastikan rencana kenaikan harga masih dikaji.

“Hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya,” kata Jokowi saat berkunjung ke Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat, 2 September 2022.

Dalam beberapa waktu terakhir, rencana kenaikan harga BBM terus menguat.

Informasi yang diperoleh Majalah Tempo menyebutkan BBM bersubsidi akan naik di rentang harga Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter, dari harga Pertalite saat ini yang Rp 7.650 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Sejumlah Sinyal Kenaikan Harga BBM Subsidi dari Para Menteri Jokowi

Posted on by admin

Sejumlah sinyal pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak atau harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar semakin kencang dalam sepekan terakhir.

Rencana kenaikan harga tersebut telah disuarakan oleh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju meskipun belum jelas kapan diberlakukan.

Opsi menaikkan harga BBM subsidi mengemuka seiring dengan makin menipisnya kuota bahan bakar tersebut yang disediakan PT Pertamina (Persero) seperti yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun harga Pertalite dan Solar subsidi masing-masing Rp 7.650 dan Rp 5.150 per liter saat ini yang sudah jauh di bawah harga pasar.

Per akhir Juli 2022, realisasi penyaluran Pertalite sebesar 16,8 juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter.

Sedangkan sSlar subsidi telah disalurkan sebanyak 9,9 juta kiloliter dari kuota 14,9 juta kiloliter.

Dengan begitu, diperkirakan stok dua jenis BBM itu diperkirakan bakal sulit dicari pada bulan September mendatang.

Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memastikan pemerintah terus menjaga keberlanjutan pemberian subsidi energi sepanjang tahun ini terutama karena APBN masih surplus hingga Juli 2022.

Hingga pertengahan 2022, APBN surplus Rp 106 triliun.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah masih mampu memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik sebesar Rp 502 triliun tahun ini.

“Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi,” kata Jokowi saat Pidato Kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.

Namun bila konsumsi BBM tak terkendali, kuota bahan bakar bakal jebol dan anggaran pemerintah terancam defisit besar.

Berikut ini keterangan sejumlah menteri Jokowi ihwal rencana kenaikan BBM bersubsidi: 1.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Luhut merupakan salah satu menteri Jokowi yang secara langsung menyatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Bahkan, dia menyatakan Kepala Negara akan mengumumkan besaran kenaikan harga pertalite dan solar pada pekan ini.

Sri Mulyani Minta Penjualan BBM Bersubsidi Dikendalikan, Berapa Banyak Pertalite Sudah Terjual?

Posted on by admin

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi atau BBM bersubsidi jenis Pertalite hingga akhir Juli lalu telah mencapai 16,8 juta kiloliter.

“Hingga Juli 2022 sudah tersalurkan 16,8 juta kiloliter dari kuota 23,05 juta kiloliter,” katanya ketika dihubungi, Kamis, 11 Agustus 2022.

Sementara itu, Irto mengatakan, ketahanan stok Pertalite berada di level 18,3 hari.

Menurut dia, ketersediaan bahan bakar murah itu masih relatif aman.

“Hari ini stok Pertalite berada di level 18,3 hari dan terus berproduksi,” tuturnya.

Sedangkan konsumsi Solar subsidi hingga akhir bulan lalu mencapai 9,9 juta kiloliter dari kuota 14,9 juta kiloliter.

Ketahanan stok solar berada di level 19 hari.

Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan pemerintah akan tetap menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Hal tersebut dilakukan Seiring upaya menjaga ketersediaan kuota yang cukup di tengah tingkat konsumsi masyarakat melampaui proyeksi awal tahun.

Arifin menyebutkan keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM bersubsidi itu dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik yang mencapai 5,44 persen sepanjang paruh pertama 2022.

“(Harga) Pertalite ini sementara kita pertahankan.

Cuma ya langkah pertama ini kita harus bisa mengimbau masyarakat untuk hemat energi,” ujar Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2022.

Kementerian ESDM juga tengah mendorong percepatan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Beleid yang merupakan petunjuk teknis dari program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi itu yang sebelumnya ditargetkan rampung pada bulan Agustus ini.